PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id — Angka fantastis muncul dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2026. Dari total belanja mencapai Rp109,88 miliar, baru Rp39,36 miliar yang terealisasi.
Artinya, masih ada sekitar Rp70,52 miliar anggaran yang belum terserap.
Di tengah besarnya anggaran yang belum terealisasi itu, muncul persoalan yang jauh lebih sensitif: penghasilan perangkat gampong dilaporkan mandek hingga empat bulan.
Pertanyaan pun mengemuka: ketika anggaran masih tersisa puluhan miliar rupiah, mengapa hak penghasilan aparatur gampong justru tersendat?
Persoalan ini berpotensi menjadi perhatian serius karena aparatur gampong merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Rp20 Miliar Lebih Penghasilan Belum Terealisasi
Data realisasi APBG 2026 menunjukkan anggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat gampong mencapai Rp32,19 miliar.
Namun, realisasinya baru sekitar Rp12,12 miliar.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp20,07 miliar anggaran penghasilan tetap dan tunjangan yang belum terealisasi.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena keterlambatan pembayaran penghasilan bukan sekadar persoalan administrasi anggaran. Bagi aparatur gampong, penghasilan tersebut merupakan hak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jika benar terjadi keterlambatan hingga empat bulan, maka beban yang ditanggung aparatur gampong tentu tidak ringan.
Pemkab Sebut Ada Penyesuaian Pascabencana
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Pidie Jaya, Saiful, M.Pd, mengakui rendahnya serapan APBG berkaitan dengan adanya penyesuaian program pascabencana.
“Ada pergeseran kegiatan pascabencana, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan. Saat ini sedang menyusun perubahan kegiatan dan terus memajukan merealisasikan anggaran tersebut,” kata Saiful.
Penjelasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa terdapat proses penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan dalam APBG.
Namun, di sisi lain, persoalan pembayaran penghasilan aparatur gampong tetap membutuhkan kepastian. Jangan sampai proses penyesuaian anggaran membuat hak aparatur yang menjalankan pelayanan masyarakat ikut tertunda.
Anggaran Mengendap, Aparatur Menunggu
Situasi ini kemudian memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Rp70,52 miliar belum terserap. Rp20,07 miliar penghasilan tetap dan tunjangan belum terealisasi. Sementara aparatur gampong disebut menunggu pembayaran hingga empat bulan.
Angka-angka tersebut tentu membutuhkan penjelasan yang terang dari pemerintah daerah, terutama mengenai mekanisme pencairan, kendala administrasi, serta kapan pembayaran penghasilan aparatur dapat dituntaskan.
Sebab, rendahnya serapan anggaran bukan semata persoalan angka dalam laporan keuangan. Ketika di dalamnya terdapat anggaran untuk membayar hak aparatur pemerintahan gampong, keterlambatan tersebut menyentuh langsung kehidupan orang-orang yang setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui DPMG pun dituntut memberikan kepastian. Bukan hanya soal percepatan realisasi APBG, tetapi juga mengenai nasib penghasilan aparatur gampong yang dilaporkan tertunggak.
Kini publik menunggu jawaban sederhana:
Jika anggaran tersedia, apa yang sebenarnya membuat pembayaran penghasilan aparatur gampong tersendat hingga berbulan-bulan?
Pertanyaan itu semakin kuat karena yang dipertaruhkan bukan sekadar angka Rp70,52 miliar, melainkan hak aparatur gampong dan keberlangsungan pelayanan publik di tingkat paling bawah.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
