Rehabilitasi-Rekonstruksi Aceh: Momentum Kolaborasi, Kepercayaan dan Penguatan Tata Kelola Krisis

“Penunjukan Dr Safrizal ZA sebagai pimpinan Satgas PRR menunjukkan bahwa pemerintah pusat memahami pentingnya sensitivitas lokal, komunikasi kultural, dan efektivitas koordinasi. Ini adalah bentuk kepercayaan yang harus diterjemahkan sebagai energi positif bagi percepatan pemulihan,” ujar Dr Effendi Hasan, MA dosen prodi Ilmu Politik Fisip USK.

Baca Juga

Gandeng Universiti Kebangsaan Malaysia, FISIP USK Gelar The 3th Aceh Global Conference

Dia menegaskan, bahwa Satgas PRR sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Aceh harus menjalankan seluruh kebijakan dan program secara terkoordinasi dan terkomunikasi dengan Pemerintah Aceh sebagai pihak yang terdampak langsung oleh bencana. Koordinasi tersebut menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun miskomunikasi kebijakan.

Dari aspek anggaran, Dr Effendi mengingatkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dukungan fiskal yang besar dan berkelanjutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dalam tata kelola keuangan publik modern, dukungan fiskal pusat merupakan determinan utama keberhasilan rekonstruksi pascabencana. Ia menilai bahwa kedekatan dan pengalaman kepemimpinan Dr Safrizal di tingkat nasional berpotensi memperlancar koordinasi anggaran sehingga proses kucuran dana untuk pemulihan tidak mengalami kendala berarti.

Baca Juga

USK dan PAPPRI Aceh Akan Bersinergi

“Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan pekerjaan kecil. Dia membutuhkan dukungan anggaran signifikan, konsolidasi birokrasi, serta sinergi politik. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang memiliki akses dan komunikasi baik dengan pemerintah pusat menjadi modal strategis,” tambahnya.

Lebih lanjut Dr Effendi Hasan, MA menegaskan bahwa kehadiran Satgas PRR harus dimaknai sebagai langkah positif untuk memastikan pemulihan Aceh berjalan lebih sistematis dan terarah. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat Aceh menjadi krusial. Proses ini bukan sekadar agenda pemerintah, tetapi agenda kolektif masyarakat Aceh.

“Ketika rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sukses, maka keberhasilan itu bukan hanya keberhasilan pemerintah pusat, melainkan juga keberhasilan masyarakat Aceh. Satgas PRR dipimpin oleh putra Aceh; maka kesuksesan pemulihan adalah kesuksesan bersama,” tandasnya.

Baca Juga

Mahasiswa PPG Prajabatan USK Gelar Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui Ecobrick dan Pupuk Kompos

Dr Effendi Hasan, MA juga mendorong transparansi berkala, pelibatan akademisi dalam monitoring kebijakan, serta komunikasi publik yang terbuka agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dalam studi kebencanaan, fase transisi menuju rekonstruksi memang merupakan tahap paling kompleks karena menyangkut pemulihan fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan. Dengan kolaborasi yang solid, tantangan tersebut dapat diatasi.
 

Editor : Suriya Mohamad Said